Iseng-iseng saya membuka file-file lama, ternyata ketemu satu tulisan yang enggak tahu tuh, tapi begitulah perspektifnya waktu itu. Tulisan ini pernah didiskusikan dalam salah satu diskusi mahasiswa di Jogjakarta pada akhir tahun 2005. Ketika itu beberapa orang kalangan terpelajar beramai-ramai menyatakan dukungan terhadap kenaikan BBM di surat kabar. Saya muat kembali, tanpa melakukan editing. Selamat menikmati. Semoga berguna.

***

…

jika bbm kembali menginjak

namun masih juga disebut sebagai langkah-langkah kebijakasanaan

maka aku tidak akan lagi memohon kepada pembangunan nasib

kepadamu duh Pangeran duh Gusti

sebab nasib adalah permainan kekuasaan

…

(Wiji Thukul: Nyanyian Abang Becak)

Begitulah sang penyair dari Solo yang menghilang (dihilangkan?) pada medio Mei 1998, ketika sejarah kekuasaan salah seorang diktator terhebat yang pernah hadir di atas bumi fana ini: Jenderal Soeharto akan segara berakhir, menyuarakan jeritan hatinya tentang kekecewaannya kepada penguasa yang dalam versi sang penyair dianggap telah mempermainkan nasibnya.[1] Barangkali bukan hanya nasib Thukul seorang yang telah menjadi mainan di tangan para penguasa seperti yang ia rekam dalam puisinya, tetapi  sekaligus puisi itu telah berhasil menjadi delegasi bagi puluhan juta kaum miskin yang hidup di negeri ini. Dengan puisinya yang menyoal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Thukul, tokoh kita, telah dengan sangat tepat memposisikan dirinya sebagai pencatat personalitas yang kemudian, saking luasnya jiwa yang diwakili oleh perorangan tersebut, terasa catatannya genap mewakili perasaan jutaan orang. Meskipun mungkin sang penyair tidak pernah berharap—bahkan memikirkan pun mungkin tidak—bahwa puisinya akan menjadi hantu yang kemungkinan besar akan menguntit setiap gerak langkah para penguasa yang membacanya, tetapi terasa bahwa riil hari ini,  detik ini, puisinya terasa begitu garang sekaligus lembut mengetuk-ketuk kalbu kita dari dunia kepenyairannya yang tak berbentuk itu.

Lain dengan penyair dari tepi Bengawan ini, maka lain pula dengan segerombolan intelektual dari Jakarta.  Beberapa waktu yang lewat, segerombolan intelektual avant garde negeri ini beramai-ramai mendukung pencabutan subsidi BBM yang berimbas kepada kenaikan harga BBM dengan pernyataan secara terbuka di media massa. Ketika pada saat yang sama, jutaan orang terkapar menjadi korban dari kebijakan pencabutan subsidi BBM tersebut, dengan pongah Sang Intelektual bertutur: “Ini adalah kebijakan paling rasional yang dapat diambil pemerintah,” demikian kira-kira alasan para intelektual dalam hubungannya dengan pernyataan dukungannya terhadap pencabutan subsidi BBM tadi.

Kedua artefak sosial ini, puisi Thukul dari ruang personal kepenyairannya, dan pernyataan para intelektual avant garde negeri ini dalam mendukung pencabutan subsidi BBM tadi, menjadi sebuah guagarba yang bagus bagi kita generasi muda, untuk kembali mencoba menelusuri gua gelap berisi misteri pengetahuan, menelaah ulang sebuah tema usang: hubungan intelektual dan politik. Terlebih mengingat kondisi negeri kita yang boleh disebut dalam keadaan sekarat, ditengah-tengah  pelbagai tarikan kepentingan yang saling berkelindan, berlapis, dan beririsan; praktik-praktik politik  yang semakin tegas menunjukkan belangnya yang cenderung mengarah ke premanisme dan percaloan; penegakan supremasi hukum yang, jangankan tuntas, dilakukan sungguh-sungguh pun tampaknya tidak; cengkeraman gurita pelbagai korporasi internasional di hampir setiap detik kesempatan dan setiap jengkal landskap negeri; praktik korupsi yang mewabah di segala lini; organisasi mahasiswa yang semakin  membusuk; hantu degradasi kualitas lingkungan akibat pemakaian energi yang boros dan keterlambatan diversifikasi energi ke jenis yang lebih ramah lingkungan dan renewable; ancaman kurang gizi yang akan menimbulkan generasi yang tak selaras; nilai rupiah yang jatuh bebas; pinjaman luar negeri dengan bunga yang beranak-pinak; komodifikasi berita yang semakin menjauhkan massa dari orbit kejadian sesungguhnya; konflik horizontal di beberapa daerah; agenda separatisme akibat akumulasi kekecewaan daerah terhadap eksploitasi yang no limit dan irasional oleh Rezim Neo Fasis Militer Orde Baru selama 32 tahun dari pusat; komodifikasi pendidikan di segala jenjang; isu tentang  ancaman kenaikan harga BBM yang lebih membubung pada permulaan tahun mendatang, dan seterusnya, seolah menjadi ’Kau Tahu Siapa’[2] yang membayangi derap langkah generasi muda ke depan. Dengan pra-kondisi yang begitu, tampaknya pembahasan mengenai relasi usang tersebut mutlak digali ulang,  dengan harapan para peserta acara ini memiliki sedikit kejelasan apa itu menjadi mahasiswa, dan bagaimana tanggungjawab sosialnya sebagai bentuk solicitudo rei sosialis (keprihatinan sosial).

Intelektual (cendekiawan)  sebagai ’suluh yang menerangi zamannya’ menjadi sebuah kata yang sexy sekaligus orang yang dilengketinya rentan, terlebih dalam relasinya dengan politik, untuk menjadi orang yang frustrasi. Ke-sexy-an diperoleh dari popularitas yang tak populis dan massa yang meresikannya. Rentan menjadi orang frustrasi mengingat, pada dasarnya pelbagai perdebatan sejak bertahun-tahun yang silam telah membagi dua macam relasi antara intelektual dan politik. Sekelompok orang teguh mengurung diri dalam menara gadingnya karena merasa takut tangannya akan ternoda oleh lumpur-lumpur yang kotor dari dunia politik, sementara sekelompok yang lain, atasnama kebutuhan perubahan dalam masyarakatnya, memilih bergulat dengan realitas, meniupkan nafas bagi sejarah bersama masyarakatnya. Kedua pilihan ini, bagi sang penganut, sama beresikonya. Pada pilihan pertama, dalam perspektif yang sangat Bendaian dan Mannheimian, perasaan berdosa akan terus menghantui Sang Intelektual, karena sebagai orang yang mengetahui kesalahan, ia tidak berani berkata salah kepada yang tidak benar, karena ia takut terperangkap dalam dunia yang tak dikenalnya itu. Kalaupun ia berani, kemungkinan besar teriakannya tak didengar, karena di depan kekuasaan ia hanya seperti ‘anjing yang menggonggong, sementara kafilah terus berlalu.’  Ia laksana ‘gabus yang selalu mengapung di atas permukaan air’ dalam hubungannya dengan masyarakat sebagai akarnya. Dalam pendekatan á la kaum Marxist yang mengandaikan Sang Intelektual bak ‘garam di dalam air laut’: ‘melarut meski masih dapat diekstrak,’ pilihan kedua ini, tak kalah rentannya. Karena realitas tak sedikitpun mirip dengan dunia ide yang selama ini menjadi sangkar Sang Intelektual, dan dengan demikian, sebagai makhluk yang terpengaruh oleh lingkungannya, besar kemungkinan Sang Intelektual, meski tetap menjadi seorang pribadi yang bebas, tetapi  kali ini ia memakai kebebasan untuk membohongi nuraninya. Siapakah yang disebut hewan  bernama intelektual itu? Apakah Thukul adalah seorang intelektual?

Ada beberapa palka yang dapat dipegang untuk mengenali sosok Sang Intelektual. Berasal dari Bahasa Latin interlego atau intellego, yang secara harfiah berarti ’aku membaca di antaranya,’ atau, ’aku memisah-uraikan.’ ”Lebih spesifik,” demikian Mangunwijaya menuliskan dalam salah satu artikelnya, ”memisah-uraikan sambil mengendapkan dalam batin. Artinya: orang yang dalam dan intens dalam memikirkan sesuatu.”[3]   Sosiolog Arif Budiman pernah mencoba membuat beberapa definisi yang rigid tentang hewan ini. Ia mengutip beberapa pendapat para pakar tentang siapa itu Sang Intelektual. Pandangan Lewis Coser, menyatakan bahwa kaum ini adalah orang-orang, ”yang kelihatannya tidak pernah puas menerima kenyataan sebagaimana adanya… Mereka mempertanyakan kebenaran yang berlaku pada suatu saat, dalam hubungannya dalam kebenaran yang lebih tinggi dan lebih luas.”  Sementara Edward Shills membuat perumusan yang kurang lebih serupa. Bagi Shil kaum ini adalah orang-orang yang mencari ”kebenaran”; mencari prinsip-prinsip yang terkandung dalam kejadian-kejadian serta tindakan-tindakan, atau proses penjalinan hubungan antara Pribadi (the Self) dan Hakekat (the Essential), baik hubungan yang bercorak pengenalan (cognitive) penilaian (appreciative) atau pun pengutaraan (expressive).[4]

Mangunwijaya sendiri kemudian mengidentifikasi sosok Sang Inteletual dalam diri orang yang disamarkan sebagai ’si Kancil’  dalam novel Burung-Burung Manyar-nya: Sutan Sjahrir. Mangunwijaya terkagum-kagum mengenang sosok Sjahrir yang baginya sangat cerdas, pantas ditauladani, dan penuh dengan integritas moral yang bertahan meski ia juga terlibat aktif di pusaran kekuasaan. Kekuasaan tak membuat ’si Kancil’ lupa diri. Ia tetap pada pendiriannya yang teguh dalam menghormati prinsip-prinsip kebenaran. Tambah lagi jiwa humanisme yang kental dalam diri ’si Kancil’ semakin membuat Mangunwijaya terpesona, ”Betapapun ia konsekuen sebagai non kooperator dalam tantangannya melawan sistem kolonial yang menimpa bangsanya, sampai dibuang ke Digul dan Banda, namun tak pernah ia jatuh pada sikap benci atau jalan kekersan melawan Belanda,” demikian Mangunwijaya mengartikulasikan kekagumannya.[5] Arief Budiman sendiri kemudian menemukan sosok Sang Intelektual dalam diri mahasiswa.

Begawan Soedjatmoko, menemukan sosok Sang Intelektual dalam diri Soe Hok Gie. Bagi Koko, demikian Soedjatmoko biasanya dipanggil, Gie adalah prototype Sang Intelektual. Bagi Koko, Anak muda yang menghirup keriuhan dunia hanya likuran tahun ini, adalah seorang yang telah melibatkan diri secara menyeluruh terhadap usaha-usaha modernisasi dan demokrasi, kejujuran yang tak mengenal batas, dan ketiadaan yang sempurna atas perasaan sadar diri dalam perjuangannya, menjadikan Koko menyebutnya sebagai ”contoh kemungkinan lahirnya suatu type orang Indonesia, yakni orang Indonesia yang betul-betul Indonesia.”[6]

Oleh Ignas Kleden, dalam esei yang panjang dan memukau untuk mengantarkan buku Koko: Etika Pembebasan, Koko sendiri dibabptis oleh sang penulis sebagai intelektual.

Dengan demikian, dari beberapa definisi dan sosok yang diidentifikasi oleh beberapa orang di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan sederhana, bahwa Sang Intelektual itu tidak ada hubungannya dengan tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, prestasi politik, dan seterusnya. Melainkan ia ditentukan oleh intensitas seseorang dalam menggeluti suatu masalah.

Dengan tapal diskursi seperti di atas, maka jelas bahwa seorang mahasiswa di perguruan tinggi, yang sudah jelas menggeluti suatu disiplin ilmu, dalam hal ini dapatlah dikatakan sebagai intelektual. Meskipun mungkin, karena intensitas pergulatan setiap mahasiswa dengan bidangnya masing-masing tidak sama, yang mana hal ini menyebabkan kadar intelektualitasnya berbeda-beda.

Dalam rekam jejak Nusantara sendiri perdebatan para kaum inteligensia ini dalam memutuskan kutub pilihan yang paling masuk akal untuk dijadikan kiblat yang akan mencabut keterbelakangan yang bersimaharajalela di segala penjuru Nusantara telah terjadi berulang-ulang. Mereka rata-rata adalah orang-orang yang, karena visinya, meloncat menembus masa depan membawa turut masa lalu dan segala atribut kekiniannya.  Parade nama berbaris di sana, Mulai dari Kartini yang hidup pada akhir abad XIX hingga awal abad XX, sangat layak disebut sebagai ’perempuan pembebas wanita’ yang harus bertarung sendirian dengan feodalisme Jawa dan relasi gender yang timpang di sekelilingnya yang begitu mengungkung pada masa itu. Mas Marco, sang jurnalis pengarang roman Student Hidjo, tokoh revolusioner Tan Malaka, dan seterusnya.[7]

Dengan sekian daftar panjang mengani apa dan siapa intelektual yang telah dikemukakan di atas, maka tak pelak, kedua pihak yang disinggung pada pangkal tulisan ini, Thukul dan kelompok intelektual avant garde, syah untuk disebut sebagai intelektual. Masalahnya adalah, mengapa sebagai sesama intelektual mereka memiliki pendapat yang berseberangan tentang kenaikan harga BBM? Bagaimana melihat perbedaan pendapat ini?

Thukul, sebagai seorang penyair yang bergulat dengan realitas, merupakan bagian dari orang miskin itu sendiri, sangat mudah dipahami kalau ia mengeluh dengan kenaikan BBM, karena secara langsung hal tersebut berhubungan dengan kesejahteraan cacing-cacing dalam perutnya.  Sementara para intelektual avant garde tadi secara terang-terangan mendukung kenaikan BBM, bagi mereka pencabutan subsidi BBM adalah satu-satunya cara untuk mengeluarkan bangsa ini dari kemelut. Tak ada cara lain. Tetapi apa sebenarnya yang terjadi?

Pencabutan subsidi BBM merupakan pengejawantahan Program-Program Penyesuaian Struktural (Sturctural Adjustment Programmes—SAPs) yang dipaksakan oleh Bank Dunia kepada negara-negara dunia ketiga.  SAPs dalam sejarahnya adalah bentuk kebijakan IMF dan Bank Dunia terhadap beberapa negara di Sub-Sahara Afrika pada dekade 1980-an. SAPs diinspirasi oleh perekonomian neo-liberal yang didisain oleh IMF dan Bank Dunia untuk menghadapi keruntuhan ekonomi dan hutang negara-negara di Sub-Sahara yang menggunung, yang mengakibatkan hiperinflasi, krisis keuangan, dan memburuknya pelayanan publik.[8] Dan terbutki gagal, karena alih-alih menyelamatkan pelbagai negara di Sub-Sahara seperti Zambia, Ghana, Zimbabwe, dan Pantai Gading dari keterpurukan ekonomi-politik yang semakin parah, yang terjadi malah  negara-negara miskin itu semakin terjebak dalam kubangan kemelaratan dan kekacauan politik yang terjebak dalam euforia demokrasi eksklusioner akibat tumbangnya rezim lama yang rata-rata dipimpin oleh kalangan diktator militer. Di beberapa negara miskin lain di dunia juga telah terbukti bahwa resep dari dan proyek-proyek yang didanai oleh Bank Dunia yang, selain gagal, juga mengundang nestapa yang berkepanjangan, hingga dapatlah kita umpamakan ibarat ‘arang habis besi binasa’.

Di Brasil, antara tahun 1981 –  1983, bank Dunia memberikan pinjaman sebesar 443,4 juta dolar AS kepada pemerintah untuk Pembangunan Kawasan Barat Laut (polonoroeste). Dimana lebih dari setengah pinjaman tersebut dipergunakan untuk pembangunan jalan nasional nomor 364(BR-364) sepanajng 1.500 kilometer yang menghubungkan daerah berpenduduk padat di sebelah selatan Brasil dengan daerah hutan liar di bagian barat laut. Terbukti proyek-proyek tersebut hanyalah pembantaian yang barbar terhadap para petani miskin di Hutan Amazon. Film legendaris yang telah menginspirasi sekian para pegiat organisasi sosial di seluruh penjuru dunia: Burning Season, yang berakar pada kisah nyata tentang perjuangan sekelompok petani karet di Hutan Amazon dalam melawan pengusaha yang hendak menebangi pohon-pohon karet mereka, menjadi saksi yang selalu dapat kita buka kembali.

Di Singrauli, India, proyek kompleks energi paling ambisius yang pernah ada di dunia, berubah menjadi petaka bagi 300.000 orang yang digusur sebagai konsekuensi bagi kelancaran mega proyek tersebut. Pada tahun 1977, Bank Dunia sebagai investor utama untuk proyek tersebut mulai memberikan pinjaman sebesar 850 juta dolar AS yang dicairkan dalam empat tahap. Penduduk yang ada di sekitar proyek yang kalau sebelumnya memang sudah mengalami kemiskinan tradisional dengan sektor pertanian untuk menopang ekonomi subsisten, pasca proyek semakin terjerembab ke dalam kubangan  kemiskinan absolut. Penggusuran tanpa dana kompensasi dan rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah yang bertindak sebagai ‘operator’ proyek dalam negeri. Atau proyek pembangunan bendungan di Chandil dan Icha (masih di India) dengan biaya sebesar 127 juta dolar AS yang dicairkan oleh Bank Dunia pada tahun 1982, telah ‘berhasil’ memindahkan 68.000 orang dan menggenangi 30.000 hektar tanah pertanian dan hutan. Meskipun ‘gombal’ proyek ini adalah untuk irigasi hasil bumi, industri dan sektor perkotaan, serta untuk pengendalian banjir, banyak kritikus di India yang menduga bahwa sebagian besar air tersebut digunakan untuk pembangunan industri dan peningkatan produksi petani-petani kaya.[9]

Di Indonesia sendiri, sepanjang periode ‘pembangunan’ zaman ‘romantis’ Orde Baru pun, proyek-proyek yang didanai oleh Bank Dunia mengalami kegagalan. Tercatat pada periode tahun 1968 – 2001, sebanyak 305 proyek raksasa dibiayai oleh Bank Dunia  dengan jumlah anggaran mencapai 29.360,63 juta dolar AS. Sebagian besar mega proyek itu adalah proyek yang sangat rentan menggusur kaum miskin. Misalnya di bidang  transportasi pada kurun waktu tersebut terdapat total 31 mega proyek dengan biaya sebesar 4.678,6 juta dolar AS, bidang industri total 9 mega proyek dengan biaya mencapai 620,7 juta dolar AS, di bidang pembangunan kota sebanyak 20 mega proyek dengan total nilai 1.931,25 juta dolar AS, di pembangunan sektor swasta terdapat 3 mega proyek dengan total nilai sebanyak 106, 5 juta dolar AS, dan lain-lain.[10]

Salah satu proyek yang didanai oleh Bank Dunia, yang dalam hal ini barangkali dapat dijadikan sebagai contoh kegagalan di Indonesia, adalah proyek transmigrasi. Antara tahun 1976 sampai dengan 1986, Bank Dunia telah mengucurkan pinjaman sebanyak 630 juta dolar AS untuk menopang proyek pemindahan penduduk yang paling ambisius ini. Tujuannya sederhana: yaitu untuk memindahakan jutaan orang miskin dari daerah berpenduduk padat—Jawa, Lombok, Bali, dan Madura—ke pulau-pulau yang berpenduduk jarang seperti Kalimantan, Irian Jaya, dan Sumatra. Tetapi, banyak kritikus kemudian yang menengarai bahwa proyek transmigrasi tersebut hanyalah sisasat politik Rezim Neo Fasis Militer Orde Baru yang disamarkan dalam wujud pembangunan. Menurut para kritikus ini, tujuan utama transmigrasi lebih bersifat geopolitik. Ini dapat diyakini, karena di Indonesia, 90% tanahnya telah dihuni oleh penduduk non-Jawa. Kondisi populasi yang begitu, jelas bagi Jenderal Soeharto tak dapat diandalkan. Selain itu, proyek ambisius ini juga telah mengorbankan 15.000 sampai 20.000 kilometer persegi hutan tropis, dan semakin membenamkan jutaan orang miskin dari Jawa dalam kubangan kesengsaraan.[11] Karena di rimba-rimba pulau tujuan transmigrasi, mereka seperti dibiarkan berhadapan dengan keganasan alam, mulai dari babi hutan yang menghabisi apapun yang mereka tanam, ular-ular phyton yang menyikat segala ikan peliharaan mereka di kolam-kolam, sampai kepada kebakaran hutan yang sering dilakukan oleh para pengusaha yang mengantongi HPH, dan konflik horizontal dengan penduduk setempat yang seolah tak terlacak pangkalnya, dan dengan demikian tipis kemungkinan untuk ditemukan ujungnya pada suatu ketika, semuanya itu menjadikan para kaum transmigran itu tak punya keberanian lagi, bahkan untuk berharap sekalipun.[12]  

Ereksi kegagalan proyek-proyek Bank Dunia ini mencapai orgasme ketika Indonesia dilanda krisis multi-dimensi pada tahun 1997. Dan seperti biasa, maka resep pun segera pula dianjurkan. Maka berhamburanlah kebijakan ekonomi neo-liberal dari pemerintah. Mulai dari pencabutan subsidi untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, privatisasi pelbagai jenis BUMN dan yang terakhir pencabutan subsidi untuk BBM.

Dalam kondisi separah itu, para gerombolan intelektual kita dari Jakarta itu masih mendukung secara terbuka kebijakan pemerintah mencabut subsidi untuk BBM yang merupakan resep dari Bank Dunia untuk ‘menyehatkan’ perekonomian Indonesia. Padahal sebenarnya banyak pilihan lain yang dapat dijalankan dalam situasi kemelut ini. Diantaranya, menuntaskan KKN karena menurut begawan ekonomi kita yang telah tiada, Bapak Sumitro Djojohadikusumo, setiap periode anggaran selalu saja mengalami kebocoran minimal sebanyak 30%; melakukan reformasi birokrasi untuk menghemat anggaran belanja negara bagi sektor aparatur; mengembangkan energi alernatif sebagai jawaban ketergantungan terhadap bahan bakar fosil; dan seterusnya.

Terutama pilihan yang terakhir, tampaknya merupakan sebuah kerja yang sifatnya mendesak dan mutlak harus diambil oleh pemerintah kita. Karena hal ini sangat ironis mengingat pelbagai macam ‘bom waktu’ yang tersimpan seiring dengan pemakaian BBM. Sebut saja, beban negara kalau masih menyubsidi, cadangan minyak bumi yang semakin menipis ditingkahi kebutuhan energi yang semakin tinggi, dan tabungan kerusakan ekologis berupa—salah satunya—pemanasan global sebagai akibat terbentuknya selubung pelbagai macam gas di atmosfer bumi kita yang sesungguhnya semakin mengancam kelangsungan perikehidupan di muka bumi kita.

Fakta kelangkaan BBM di beberapa daerah di tanah air, seperti Medan, Propinsi Bangka Belitung, Propinsi Sumatera Barat, beberapa kota di Jawa Tengah, Yogyakarta, Mataram, dan Makasar,[13] mau tak mau memaksa kita memeriksa ulang kebijakan diversifikasi energi itu tadi. Boleh dikata kebijakan diversifikasi energi di Indonesia masih jomplang karena masih terkonsentrasi pada bahan bakar fosil.

Mengacu pada publikasi Departemen ESDM, Indonesia memiliki cadangan energi fosil berupa 86,9 miliar barrel minyak yang dapat digunakan selama 18 tahun, cadangan gas alam sebesar 384,7 triliun standar kaki kubik, untuk penggunaan selama 61 tahun, dan cadangan batubara sebesar 57 miliar ton, untuk penggunaan selama 147 tahun. Adapun energi non-fosil seperti air dan panasbumi, mencapai setara dengan 219 juta barrel minyak, dan istimewanya cadangan non-fosil ini dapat diperbaharui (renewable).[14] Sementara kebutuhan manusia akan energi semakin hari semakin meningkat; kebutuhan minyak mentah dunia akan naik sebesar kurang lebih 1,7%, dari 82, 4 juta barrel pada tahun 2004, menjadi 83,8 juta barrel pada tahun 2005.[15]

Untuk permasalahan ekologi, anda jangan heran apabila cuaca di kota anda semakin lama semakin panas. Mudah dipahami. Salah satu penyebab naiknya suhu di permukaan bumi adalah adanya fenomena ‘efek rumah kaca’. Efek rumah kaca diartikan sebagai kenaikan suhu di bumi karena adanya kandungan berbagai macam gas yang membentuk selubung di atmosfer bumi kita. Kejadiannya, panas matahari yang sampai di bumi kita, tidak semuanya terserap oleh bumi, tetapi ada bagian yang dipantulkan kembali ke atmosfer. Begitu sampai di bagian gas yang membentuk selubung tadi, panas matahari hasil pantulan ini tidak bisa menembus selubung gas, tetapi kembali terpantulkan ke arah bumi. Akibatnya suhu di bumi naik.  Banyak akibat susulan yang akan timbul karena naiknya suhu di permukaan bumi kita, salah satunya—dan yang paling sering disebut-sebut orang—adalah mencairnya tubuh-tubuh es yang ada di bumi, sehingga ada kemungkinan seluruh daratan di bumi akan tergenang.

Salah satu jenis gas yang membentuk selubung di atmosfer tersebut adalah gas CO2  (karbon diokasida). CO2, dalam kondisi seimbang, merupakan gas yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses pernafasan. Akan tetapi melihat lekasnya laju deforestasi di muka bumi dan pemakaian bahan bakar fosil—salah satu bakal penghasil gas CO2—maka lama-kelamaan keadaan semakin tidak setimbang. Produksi gas CO2 terlalu banyak, sementara pengonsumsinya terus berkurang.

Salah satu penghasil gas CO2 adalah kenderaan bermotor dan  mesin-mesin lain yang menggunakan bahan bakar fosil. Sewaktu keluar dari mesin sebagai gas buangan, gas ini masih dalam bentuk CO (karbon monoksida). Karbon monoksida sendiri sangat berbahaya. Dalam darah CO memiliki kemampuan mengikat haemoglobin (butir-butir darah merah), sehingga dapat menghentikan proses pernafasan. Di udara bebas, CO akan bereaksi dengan O2 dan membentuk gas CO2 yang kemudian menyumbang terbentuknya selubung ‘gas rumah kaca.’ Sebagai contoh, di kota Yogyakarta kandungan gas CO yang dihasilkan dari kenderaan bermotor roda 2 dan roda 4 pada tahun 2003 mencapai 0,19-14,95%.[16] Dan kesemuanya itu tentunya menyumbang untuk pemanasan global tadi.

Salah satu bentuk energi alternatif yang prospek untuk konteks Indonesia adalah energi panasbumi (geothermal energy). Banyak faktor penyebab mengapa panasbumi yang didefinisikan sebagai energi panas dari dalam bumi yang dapat  diambil dalam bentuk uap, air panas, atau campuran keduanya, dapat diandalkan sebagai sumber energi yang ‘dapat  diharapkan,’ terutama untuk kasus Indonesia.

Pertama, tentunya keterdapatan energi panasbumi di Indoneisa yang melimpah. Potensi panas bumi di Indonesia dalam pelbagai macam status sangat melimpah,. Terdiri dari 9530 Megawatt (MW) berstatus Sumberdaya Spekulatif, 4714 Sumberdaya Hipotesis, 9912 MW Cadangan Terduga, 728 MW Cadangan Mungkin dan 2305 Cadangan Terbukti, total jenderal 27.189 MW. Kesemua sumberdaya dan cadangan panasbumi tersebut tedistribusi di 251 lokasi mulai dari provinsi paling barat, NAD, sampai di provinsi paling timur, Papua. Dengan jumlah potensi energi panasbumi sebesar itu, maka Indonesia menjadi negara pemilik cadangan energi panasbumi terbesar di dunia (kurang lebih 40% dari cadangan dunia). Namun, dari sekian potensi tersebut, yang sudah dimanfaatkan (terpasang) baru 807 MW.[17]

Kedua, tentunya sifat energi panasbumi yang dapat diperbaharui (renewable). Dengan teknik injeksi, maka uap air yang sudah diambil panasnya untuk memutar turbin dapat dipompakan kembali ke dalam volume batuan di bawah permukaan yang mampu menyimpan dan melalukan fluida serta memiliki temperatur dan tekanan yang sesuai untuk sistem panasbumi (reservoir). Renewabilitas panasbumi inilah yang menjadi salah satu faktor penting yang membedakannya dengan sumber energi lain seperti BBM dan Batubara.

Ketiga, energi panasbumi (sampai saat ini) sebagai energi yang ramah lingkungan. Hal ini ditinjau dari kandungan emisi gas buang energi panasbumi jikalau dibandingkan dengan bahan bakar minyak dan batubara. Emisi gas CO2 panasbumi sekira 4 kali lebih kecil dari emisi gas CO2  minyak dan batubara.[18]

Keempat, perkembangan rekayasa pemanfaatan terpadu energi panasbumi memperlihatkan gejala domestik. Ini berarti energi panasbumi bukan komoditas ekspor seperti BBM. Dengan demikian energi panasbumi akan menjadi sumber energi lokal dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi setempat, sekaligus, efek dominonya diharapkan akan merangsang pertumbuhan daerah terkait.

Dengan segudang fakta dan cerita di atas, tampaknya keputusan gerombolan intelektual kita di Jakarta yang mendukung pencabutan subsidi BBM dapat dipakai sebagai pemandu untuk memahami posisi mereka dalam konstelasi dan konstatasi perpolitikan kita. Sekaligus, dengan pernyataannya, mereka telah mendukung kekuasaan yang mengabdi kepada kepentingan si kaya yang banyak uang, yaitu kelompok pelbagai negara maju yang memiliki ’agenda’ dalam lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia tadi. Meski perihal siapa yang benar dan siapa yang salah tak pernah dapat lepas dari keberadaannya secara spasial dan temporal, tetapi, bagi salah seorang proklamator kita yang bersahaja, Bung Hatta, yang menuliskan bahwa ”tanggung jawab seorang akademikus adalah intelektual dan moral,”[19] mereka jelas-jelas telah berkhianat, karena secara moral tidak bertanggungjawab terhadap tubuh-tubuh menderita yang mungkin di suatu masa kelak, entah kapan, akan semakin banyak melahirkan puisi-puisi yang nyata menyayat seperti ”Nyanyian Abang Becak” karya Wiji Thukul yang membuka tulisan ini. Dimana awak tegak kamerad? ***   

Bahan Bacaan:

[1] Wiji Thukul. (2004). Aku Ingin jadi Peluru. Magelang: Indonesiatera. Hlm. 35.

[2] ‘Kau Tahu Siapa’ adalah tokoh antagonis yang sangat mengerikan dalam serial dokumen dunia: Harry Potter karangan J.K. Rowling.

[3] Y.B. Mangunwijaya. 1984. Cendekiawan dan Pijar-Pijar Kebenaran. Dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir (ed.). Cendekiawan dan Politik. Jakarta: LP3ES. Hlm. 97.

[4] Dalam: Arif Budiman. 1984. Peranan Mahasiswa Sebagai Inteligensia. Dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir (ed.). Cendekiawan dan Politik. Jakarta: LP3ES. Hlm. 142.

[5] Y.B. Mangunwijaya. 1984. Cendekiawan dan Pijar-Pijar Kebenaran. Dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir (ed.). Cendekiawan dan Politik. Jakarta: LP3ES. Hlm. 97.

[6] Soedjatmoko. 1984. Peranan Intelektual di Negara Sedang Berkembang. Dalam Etika Pembebasan. Jakarta: LP3ES. Hlm. 239. 

[7] Lebih jauh tentang intelektual-intelektual yang namanya mengabadi dalam kemelut sejarah Nusantara—belakangan disebut Indonesia—dapat dibaca pada: Dhaniel Dhakidae. 2003. Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru. Jakarta: PT. Gramedia Pustka Utama. Terutama di tiga bab awal. 

[8] Rita Abrahamsen. 2004. Sudut Gelap Kemajuan: Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan. Jogjakarta: lafadl

[9] Lebih jauh tentang kekagagalan proyek-proyek yang didanai oleh Bank Dunia simak dalam: Bruce Rich.(1999). Menggadaikan Bumi: Bank Dunia, Pemiskinan Lingkungan dan Krisis Pembangunan. Jakarta: INFID, terutama pada bagian BAB II: Dekade Kegagalan.

[10] www.worldbank.com.

[11] Bruce Rich. Op.cit. hlm. 46 –  47.

[12] Informasi terakhir tentang kepasrahan para kaum transmigran di tengah-tengah rimba-rimba belantara Kalimantan penulis peroleh melalui komunikasi personal dengan seorang  kolega penulis, Nugroho Imam Setiawan, yang pada suatu ketika memperoleh kesempatan eksplorasi di rimba Pulau Kalimantan sehubungan dengan profesinya sebagai seorang geolog.

[13] Surat kabar harian (SKH) KOMPAS, edisi  28 Juni 2005.

[14] SKH KOMPAS, edisi  28 Mei 2005.

[15] SKH KOMPAS, edisi  9 Mei 2005.

[16] SKH KOMPAS, edisi  30 April 2005.

[17] Sjafra Dwipa. 2003. Energi Panasbumi. Makalah seminar (publikasi terbatas).

[18] Pri Utami. 2003. Energi Panasbumi. Makalah seminar (publikasi terbatas). Minimal sampai saat ini kritikan yang berbobot secara teknikal terhadap konsep energi panasbumi masih jarang, Geoge Junus Aditjondro pada tahun 2003 hanya mengkritik ranah pengaturan relasi sosial, bukan pada dampak teknik. Atau bentuk-bentuk energi alternatif lain masih banyak potensinya di Indonesia, seperti energi angin, gelombang, air, biomassa, dan minyak jarak. 

[19] Mohammad Hatta. 1957. Tanggung Jawab Moral Kaum Intelijensia. Dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir (ed.). Cendekiawan dan Politik. Jakarta: LP3ES. Hlm. 3.